Mengembalikan Aura Pangandaran

Mengembalikan Aura Pangandaran

KOMPAS/DEDI MUHTADI Salah satu dari empat gedung di pantai wisata Pangandaran, pantai selatan Jawa Barat, yang digunakan untuk relokasi 1.364 pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini menyesaki pantai itu sejak puluhan tahun lalu.

Akhirnya 1.364 pedagang kali lima yang selama hampir 40 tahun memenuhi pantai barat dan timur Pangandaran di selatan Jawa Barat direlokasi ke empat gedung pusat belanja di pantai barat. Keempat gedung yang dibangun Pemprov Jawa Barat itu hanya berjarak 100 meter dari pinggir pantai barat, yakni sebuah pantai landai yang mirip pantai Kuta di Bali.

”Proses pemindahan yang berlangsung sejak Januari 2018 itu sekarang sudah final,” ujar Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Apif Winayadi, Jumat (20/4/2018). Tokoh masyarakat Pangandaran, Sasa Saefudin (70), menilai, pemindahan PKL relatif mulus. Pasalnya, jumlah PKL itu bukan jumlah yang kecil. Semua itu tak lepas dari peran Satgas Jaga Lembur (jaga kampung halaman), semacam tentara adat mirip pecalang di Bali.

”Alhamdulillah, pemindahan itu berjalan lancar,” ujar Moch Yusuf, Wakil Ketua Satgas Jaga Lembur Pangandaran. Bersama satpol PP, satgas ini diberi tugas mengawal pemindahan PKL dan menjaga keindahan pantai.

Pada era 1970-an, pantai indah Pangandaran merupakan tempat favorit turis-turis asing, terutama untuk menikmati sunset sambil tiduran atau baca buku. Namun, sejak 1980-an, pelan-pelan kawasan pantai itu didatangi PKL yang menjajakan dagangannya, termasuk di bawah pohon-pohon tepi pantai. Lama-lama PKL itu menyesaki pantai sehingga pada 2005 Pangandaran pernah dicoret dari kunjungan wisatawan asing oleh Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita). ”Pantai itu menjadi kumuh dan tidak membuat nyaman turis asing,” ujar Apif.

Melihat kondisi pantai wisata yang sesak itu, berkumpullah para tokoh dan para pemuda Pangandaran. Mereka ingin membuat citra pariwisata Pangandaran lebih baik dan menjadikan pantai tersebut nyaman kembali. Setelah berembuk, mereka mengusulkan kepada pemerintah daerah bahwa warga ingin membentuk komunitas adat seperti pecalang di Bali. Maka, awal 2016, berangkatlah 30 orang ke Bali disertai unsur pemda untuk mempelajari cara kerja Pecalang.

Kolaborasi Mereka menyerap tradisi pecalang, terutama cara kerja mereka di pantai Kuta. Pantai ini konturnya mirip pantai barat Pangandaran yang bisa dijadikan wisatawan untuk bersantai dan menikmati matahari terbenam pada sore hari. Sepulangnya dari Bali, mereka mengusulkan kepada Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata agar dibentuk semacam badan untuk mewadahi para petugas pantai ini.

KOMPAS/DEDI MUHTADI Sejumlah personel satuan tugas jaga lembur (jaga kampung halaman) pantai Pangandaran bersiap melaksanakan tugas hariannya, menjaga keamanan dan ketertiban pantai wisata Pangandaran. Satgas jaga lembur ini berperan penting dalam relokasi 1.364 PKL

Selain merupakan badan kolaborasi antara warga dan pemkab, juga dimaksudkan agar wadah ini lebih formal. Bupati Jeje merespons usul itu dan dibentuklah Satgas Jaga Lembur beranggota 100 orang lengkap dengan struktur kepengurusannya.

Sistem kerja Jaga Lembur 24 jam dibagi dalam tiga shift. Teknis di lapangan dipimpin koordinator lapangan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. ”Pada Sabtu- Minggu, semua anggota dan pengurus terjun di lapangan,” tutur Suroso, Ketua Regu Satgas Jaga Lembur Pangandaran. Pada Sabtu-Minggu dan hari-hari libur, pantai Pangandaran selalu disesaki wisatawan. Tugas anggota Jaga Lembur terutama menghalau para pedagang asongan dan pedagang dorongan agar tidak memasuki kawasan pantai. Saat bertugas, pasukan adat ini berpakaian tradisional Sunda warna hitam-hitam dan dilengkapi ikat kepala.

Setelah berjalan setahun, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat memberi apresiasi. Polda Jabar secara khusus mengundang mereka untuk diberikan pendidikan, pengelolaan organisasi, tata tertib, atau disiplin kerja para anggota Jaga Lembur.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pangandaran, Satgas Jaga Lembur ini mulai operasional menjelang Natal 2016 dan Tahun Baru 2017. Namun, jauh sebelum penataan kaki lima, para anggota Jaga Lembur juga aktif memberikan pemahaman kepada pedagang di pantai agar secara sadar kembali untuk berdagang secara beraturan di tempat yang sudah ditata. Para personel Jaga Lembur sebagian besar nelayan setempat. Mereka diberi honor dari Pemkab Rp 750.000 dipotong pajak. Di lapangan, tantangannya tidak sedikit karena mereka sudah puluhan tahun mencari nafkah di pantai wisata, baik sebagai PKL, perahu pesiar, maupun nelayan. ”Namun, hampir seluruh tantangan itu kami atasi bersama,” ujar Yusuf.

KOMPAS/DEDI MUHTADI Nelayan lokal dan kapal pesiar yang mengisi Pantai Pangandaran. Sekitar 2,5 juta wisatawan setiap tahun mengunjungi Pantai Pangandaran di pantai selatan Jawa Barat, menghasilkan Rp 144 miliar pendapatan lokal (PAD) pada tahun 2017.

Perahu nelayan Pembenahan juga dilakukan di pantai karena dipenuhi perahu nelayan dan perahu pesiar. Yang utama dibenahi adalah perahu nelayan karena di samping kanan kiri perahu biasanya ada jaring dan alat-alat penangkap ikan lain sehingga terkesan kumuh. Di pantai barat ada sekitar 300 perahu nelayan sehingga memakan tempat wisata karena di kanan kirinya ada sayap. Pemkab lalu membangun rumah nelayan secara gratis di muara Sungai Cikidang, sekitar 10 kilometer barat pantai barat. Tujuannya agar mereka pindah dengan perahunya ke muara Cikidang sehingga tidak lagi ada aktivitas di pantai barat. Relokasi ke tempat baru juga merupakan pengembangan pariwisata karena nelayan bagian dari industri pariwisata. Tinggal seberapa pandai pihak pengelola menata para nelayan itu. ”Kami berharap pantai barat sudah menjadi wisata bahari tahun depan,” ujar Yusuf.

Menurut Apif Winayadi, setiap tahun rata-rata 2,5 juta wisatawan berlibur di Pangandaran. Malah pada 2017 meningkat jadi sekitar 3 juta orang. Kunjungan turis asing sekitar 15.000 per tahun. Jika satu wisatawan mengeluarkan uang Rp 200.000 saja, sudah Rp 600 miliar uang berputar di Pangandaran. ”Cita-cita kami ingin Pangandaran dan pantai-pantai lain di Jabar bersih dari PKL. Sebab, 100 meter dari bibir pantai diukur saat air pasang itu milik negara, tak boleh ada bangunan apa pun. Itulah yang kami inginkan dan sudah terlaksana di Pangandaran,” ujar Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Dengan pantai indah dan nyaman, durasi tinggal dan alokasi belanja makan ataupun oleh-oleh yang dilakukan wisatawan akan lebih besar. Dengan demikian, guliran ekonomi masyarakat hingga pendapatan asli daerah akan meningkat.

Oleh : Dedi Muhtadi

Harian Kompas, 21 Mei 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *